Rakorda Adminduk 2025, Pemkab Kendal Dorong Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Kegiatan

Rakorda Adminduk 2025, Pemkab Kendal Dorong Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

01-11-2025
sukodadikangkung
5

KEGIATAN

Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Administrasi Kependudukan Tahun 2025 di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kendal, pada Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Program Pak Kades Mantab (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Mudah, Amanah, dan Tanpa Biaya) serta Percepatan Kepemilikan Dokumen Adminduk di Kabupaten Kendal Tahun 2025.”

Rakorda tersebut dihadiri oleh Komisi D DPRD Kab Kendal, Staf Ahli Bupati Kendal, Asisten Setda Kendal, OPD se Kendal, Rektor STIE Bank Jateng, Direktur Bank Jateng Cabang Kendal, Kepala Desa, dan Petugas Operator Adminduk se-Kabupaten Kendal. Acara ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dan strategi dalam memperkuat pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Kendal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.

“Program Pak Kades Mantab adalah bukti komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan Adminduk yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Layanan harus mudah, transparan, amanah, dan tentunya gratis,” ujar Bupati.

Selain itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kendal menambahkan bahwa percepatan kepemilikan dokumen Adminduk menjadi prioritas utama tahun 2025. Disdukcapil berencana memperluas layanan jemput bola ke desa-desa, serta memperkuat peran perangkat desa dalam pengumpulan data dan pengurusan dokumen warga.

Melalui Rakorda ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Kendal semakin aktif memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, ramah, dan sesuai standar pelayanan publik.

Dengan semangat Pak Kades Mantab, pemerintah berupaya memastikan setiap warga Kendal memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, sebagai fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan inklusif.